INFOKITO.ID,MUARA ENIM—-Pemkab Muara Enim berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat WTP tersebut diserahkan Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Harry Purwaka kepada Plh Bupati Muara EnimDr H Nasrun Umar SH MM didampingi Ketua DPRD, Liono Basuki BSc dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020, Jumat (7/5/2021) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekda Muara Enim Drs Emran Tabrani Msi dan sejumlah kepala OPD.
Dalam kesempatan tersebut, Plh Bupati H Nasurn Umar mengucapan terimaksih kepada BPK-RI atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Muara Enim atas predikat WTP ke-8 kalinya secara berturut-turut. Tak lupa dirinya pun sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Muara Enim atas kinerja yang baik.
H Nasrun Umar menuturkan bahwa merupakan kewajiban dari penyelenggara pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban atas laporan keuangan penggunaan anggaran. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, tentang kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Pemkab Muara Enim akan terus berkomitmen mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, transparansi serta akuntabel,” tutur Nasrun Umar.
Pada saat itu, kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Harry Purwaka menjelaskan bahwa penghargaan WTP diberikan kepada Pemkab Muara Enim. Karena telah terpenuhinya beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. “Harapannya dengan dukungan, serta sinergi yang positif dapat menjadi dorongan dan motifasi kepada pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota dalam Provinsi Sumsel,” pesan Harry Purwaka.(dang)
