INFOKITO.ID,MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengusulkan kementerian dan pihak terkait untuk memperbaiki akurasi data lifting minyak dan gas yang dihasilkan daerah.
Usulan itu, disampaikan Bupati Muara Enim H Juarsah saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) IV dengan agenda pemilihan ketua umum 2020 – 2025 yang berlangsung di Kuta, Bali, Senin (21/12/2020).
Dihadapan para peserta, Bupati Muara Enim yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Amrullah Jamaluddin SE dan Kepala Dinas Perdagangan, Syarpuddin SSos MSi, mengusulkan agar daerah penghasil migas seperti Kabupaten Muara Enim dapat mengetahui lifting secara akurat.
Termasuk juga aliran pendapatan pemerintah pusat yang nantinya menentukan dana bagi hasil daerah di sektor Migas. “Kami berharap Ketua ADPM yang baru dapat mengakomodir aksesibilitas daerah dalam memonitor dan memantau volume produksi Migas yang menghasilkan penerimaan negara,”kata Juarsah.
Lebih lanjut, dirinya berharap adanya keterlibatan daerah dalam mendapatkan pelaporan kegiatan hulu Migas yang dilakukan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Melalui Sistem Monitoring Lifting Minyak dan Gas Bumi (SMLM) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Terkait usulan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil yang terpilih sebagai ketua umum ADPM yang baru menggantikan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, siap mengakomidir ke tingkat lebih lanjut. “Tentu usulan disambut baik oleh ADPM dan anggota lainnya untuk dimasukkan dalam rekomendasi kerja kepengurusan ADPM 2020-2025,”kata mantan Walikota Bandung tersebut.
Dalam Munas IV yang dibuka oleh Menteri ESDM RI, Ir Arifin Tafrif mewakili Wakil Presiden RI ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan-pun melalui Plt Kepala Dinas ESDM, Hendriansyah ST MSi, turut mengusulkan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru sebagai Ketua Harian ADPM.
Selain Bupati Muara Enim dan Banyuasin, turut hadir pula Bupati Musi Banyuasin. Setidaknya saat ini keanggotaan ADPM terdiri dari 21 provinsi, 59 kabupaten, termasuk didalamnya Kabupaten Muara Enim dan 8 kota.(dang)
