INFOKITO.ID,MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus mendorong perusahaan merealisasikan pembangunan jembatan layang ( fly over ) di perlintasan jalur kereta api (KA) batubara.
Plt Bupati Muara Enim H Juarsah menilai perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan sudah selayaknya memprioritaskan pembangunan fly over diperlintasan jalur KA, guna mengurangi dampak kemacetan lalulintas.
Hal tersebut disampaikan Juarsah saat memimpin rapat Rencana Pembangunan Trase Jalur Kereta Api Khusus Railop TLS 6 IUP Banko Barat dengan Railop TLS 7 IUP TAL, bertempat di Ruang Rapat Sekundang Pemkab Muara Enim.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Ir H Hasanudin MSi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Amrullah Jamaluddin, SE, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Perwakilan PT Bukit Asam Tanjung Enim.
Dalam kesempatan itu, politisi partai kebangkitan bangsa (PKB) itu menghimbau perusahaan bidang batubara agar tak hanya fokus mengembangkan usaha namun juga memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Juarsah menyebut padatnya aktivitas pertambangan membuat perlintasan KA sering macet sehingga mendesak dibangunnya infrastruktur fly over.
” Pemkab Muara Enim menyambut baik dan sangat mendukung rencana pengembangan yang dilakukan oleh pihak PTBA, tapi saya mengimbau kepada pihak perusahaan untuk menitik beratkan ataupun memprioritaskan di bangunkanya Fly Over (Jembatan Layang) / Underpass sehingga nantinya lalu lintas angkutan kerta api batubara tidak menggangu aktifitas masyarakat,” kata Juarsah.
Lanjutnya, pihak perusahaan juga untuk memperhatikan dampak lingkungan serta untuk meningkatkan perekokomian rakyat di sekitar tempat beroperasinya usaha.
“Membangun kerjasama yang baik antara pihak BUMN dan Pemkab Muara Enim tentunya akan membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Muara Enim kedepannya,” ucapnya.
Sebelumnya, rencana pembanguna Fly Over diperlintasan KA masuk Dalam Pembahasan PT Kereta Api Indonesia. Kepala Divisi Regional III PT KAI Palembang, M Purnomosidi, mengaku permohonan Pemkab Muara Enim untuk membangun fly over maupun underpas di perlintasan sebidang jalur kereta api di ruas jalan intas Muara Enim telah dilakukan pembahasan oleh dikantor pusat.
Soalnya masalah pembangunan tersebut sesuai ketentuan perundang undangan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan.
“Untuk membangun fly over ataupun underpas permasalahannya sebenarnya jika kembali ke UU menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Kemarin ada permintaan dari pak bupati agar kita bangun bersama PT BA. Ini sudah dibahas oleh kantor pusat,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya pembangunan flay over maupun underpas tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga belum diketahui secara persis apakah pembangunannya dalam bentuk CSR antara PT KAI dengan PT BA Tbk Tanjung Enim atau dalam bentuk lainnya.
Namun, lanjutnya, dengan dengan adanya pintu perlintasan, pihaknya mengupayakan agar pintu perlintasan tersebut supaya tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Muara Enim, Riswandar mengatakan di kota muara enim ada 11 perlintasan kereta. “Tidak dipungkiri angka kecelakaan di perlintasan cukup banyak, terutama yang tidak memiliki palang pintu,” jelasnya. (dang)
