INFOKITO.ID,MUARA ENIM—Bersamaan dengan kegiatan penguatan dan Sinkronisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya menyukseskan percepatan penurunan stunting menuju Kabupaten Muara Enim bebas stunting tahun 2024, yang berlangsung di Gedung Evi Medaria Grand Ballroom, Muara Enim, Selasa (20/12/2022).
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Muara Enim Kurniawan, AP MSi melaunching program seluruh desa/kelurahan yang ada di Bumi Serasan Sekundang 100 persen menjadi Kampung KB. Peluncuran Kampung KB tersebut dalam rangka menargetkan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 mendatang bebas dari stunting.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K). Hadir juga dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang juga Ketua TPPS Provinsi Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI Nopian Andusti, S.E., M.T. Kemudian Forkopimda Kabupaten Muara Enim, TPPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) se-Provinsi Sumsel, serta Pj Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Nurmala Sari, SSTP MSi.
Pj Bupati Muara Enim, Kurniawan AP MSi menerangkan Pemkab Muara Enim berkomitmen terhadap penurunan kasus stunting. Bahkan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Muara Enim.
“Pada tingkat kecamatan telah dibentuk secara lengkap 22 TPPS, di tingkat desa/kelurahan juga telah dibentuk lengkap 256 TPPS, dan 467 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari 1.401 personel, serta telah menunjuk 245 orang Kader Pembangunan Manusia (KPM),” papar Kurniawan.
Sambung Kurniawan, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemkab Muara Enim juga berupaya melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat berdasarkan prinsip sinergitas dan kolaboratif.
“Pada tahun 2022 ini Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan 39 program dan 11 kegiatan dengan total anggarap Rp 98,4 miliar yang berasal dari APBN, APBD, CSR, APBD Desa, dan sumber lainnya terkait percepatan penurunan stunting,” beber Kurniawan.
Lebih lanjut Kurniawan mengatakan terkait dengan program Bangga Kencana, Pemkab Muara Enim sudah menetapkan 100 persen atau seluruh desa/kelurahan menjadi Kampung KB yang akan menjadi pusat integrasi kegiatan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan bisa memberikan peran dalam percepatan penurunan stunting.
“Selain itu juga Kabupaten Muara Enim telah menyelesaikan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 yang akan digunakan untuk menetapkan data basis keluarga berisiko stunting dan intervensi penanganannya,” ucap Pj Bupati.
Dalam laporannya Ketua Pelaksana Kegiatan, yang juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Muara Enim, H Rinaldo, SSTP MSi menyampaikan kegiatan Penguatan dan Sinkronisasi Peran TPPS dan TPK ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas penurunan stunting di Kabupaten Muara Enim khususnya, dan Sumatera Selatan umumnya.
“Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan. Sehingga dapat mewujudkan Muara Enim bebas stunting 2024,” jelas Rinaldo.
Masih kata Rinaldo, bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 2.000 orang terdiri dari ketua TPPS 17 kabupaten/kota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten Muara Enim, perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, kepala OPD dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel, seluruh perangkat daerah Kabupaten Muara Enim, seluruh camat dan pimpinan Puskesmas 22 kecamatan di Kabupaten Muara Enim.
Kemudian, Perguruan Tinggi, CSR, seluruh TPPS Kabupaten Muara Enim, seluruh TPK berasal dari 256 desa/kelurahan dengan jumlah sebanyak 1.401 personel terdiri dari Kader KB sebanyak 467 orang, Kader PKK Desa sebanyak 467 orang, serta Bidan Desa sebanyak 467 orang.
Saat menyampaikan pengarahan Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo mengapresiasi capaian penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim yang mencapai 2,19 persen dari 3,29 persen pada tahun 2021 lalu.
Hasto mengatakan, secara global stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 24,4 persen atau di atas angka standar yang ditoleransi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 20 persen.
“Selain stunting, musuh bersama yang harus diperangi adalah angka kemiskinan ekstrem, serta kematian ibu dan bayi yang angkanya masih tergolong tinggi. Saya mengajak bersama-sama menangani stunting dan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah masing-masing,” ajak Hasto.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya, menjelaskan penurunan angka stunting di Kabupaten Muara Enim membuktikan komitmen Pemerintah Daerah sesuai petunjuk pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI). “Harapannnya pada 2024 mendatang Kabupaten Muara Enim target bebas stunting di Bumi Serasan Sekundang benar-benar bisa terwujud,” urai Mawardi.
Saat berkunjung ke Muara Enim, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, bersama Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya sempat meninjau langsung Pelayanan KB Gratis MOP, MOW, IUD, dan Implant di RSIA Karunia Indah Medika (KIM) Muara Enim, sembari menyerahkan cinderamata kepada pasien KB dan memasangkan alat kontrasepsi bawah kulit (Implant) kepada akseptor KB di RSIA KIM. Terakhir meninjau Kampung KB Tanjung Jati di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim.(adv/bar)
