INFOKITO.ID,MUARA ENIM – Sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Muara Enim Ir H Hasanudin Msi, dibuat geram saat memimpin rapat pengelompokan dan pendataan aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD )Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Rabu (1/7/2020).
Pasalnya pada rapat tersebut, Sekda mengetahui kepengurusan aset di masing-masing OPD Pemkab belum kunjung selesai. Bahkan menurut Sekda, di Sumatera Selatan paling banyak Aset Pemkab Muara Enim belum bersertifikat.
Disampaikan Sekda bahwa Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim H Juarsah SH, sudah membuat komitmen perjanjian dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelesaikan sertifikat aset ini. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan paling banyak aset tidak bersertifikat. “Silakan koordinasi dengan Dinas Perkim bila sudah lengkap berkasnya untuk diusulkan pengajuan ke BPN,”tegas Sekda.
Sekda kembali menegaskan pengurusan aset OPD harus diselesaikan bulan depan. “K1 paling lambat bulan Agustus 2020 harus ada hasil, kemudian K2 paling lambat Oktober 2020 lebih cepat lebih baik,”ujarnya.
Sekda pun mempertanyakan OPD yang ogah mengurus sertifikat aset. Padahal ditegaskannya aset OPD harus bersertifikat. “Awas kalau tidak dikerjakan. Kalau tidak selesai, tidak beres, bisa-bisa Kabupaten Muara Enim tidak dapat lagi WTP,” tegas Sekda dengan nada tinggi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Armelli Mendri, menambahkan pembahasan rapat ini menindaklanjuti rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mengenai klasifikasi aset tanah yang berstatus K1.
Menganai status aset tanah tidak ada masalah, K2 yaitu status tanah kurang lengkap dokumen, K3 yaitu status tanah belum jelas, dan K4 yaitu status tanah belum tercatat di sistem BPN. “Dengan rapat ini, OPD bisa berkomitmen untuk membuat komitmen penyampaian laporan,”terang Armelli. (dang)
